Kami Indonesia

Tutup

Petisi: KPK Jangan Tunda Umumkan Koruptor Peserta Pilkada, Menkopolhukam Wiranto Hentikan Intervensi KPK!

19-Mar-2018 425 8

MIMIK muka tegang terpancar di wajah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Ham Wiranto. Matanya menatap ke depan, sembari tangannya menggenggam pengeras suara. Ia melipat bibir dan mendekatkan pengeras suara tadi. Sejurus kemudian, suara berat mantan panglima ABRI itu keluar lantang.

Ia meminta kepada KPK, agar pengumuman tersangka korupsi ditunda, jika melibatkan peserta Pilkada 2018.

“Ini merupakan suatu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, tidak diwarnai dengan kericuhan, dan agar pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan lancar,” kata Wiranto dengan kalimat yang terstruktur.

Didampingi oleh beberapa pimpinan lembaga lain saat mengumumkan. Wiranto mengaku permintaan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan lembaga lain. Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jaksa Agung, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Polri. Hari itu di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (13/4/2018).

Menurutnya, pengumuman peserta yang terlibat korupsi bisa menggangu proses Pilkada serentak 2018. Pasalnya penetapan tersangka oleh KPK akan menggangu pasangan calon (Paslon) lain dan menguntungkan paslon lain bahkan menimbulkan keresahan publik.

Penundaan tersebut kalau bisa tidak hanya mencakup pengumuman tersangka. Tapi juga meliputi penyelidikan, penyidikan, bahkan pemanggilan sebagai saksi. Ini alasan Wiranto minta kpk tunda pengumuman calon kepala daerah

Namun, KPK tidak boleh menuruti permintaan pemerintah yang diwakili oleh Wiranto itu. Penegakan hukum oleh KPK, tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, bahkan oleh Presiden. Hal ini termaktub pada UU KPK pasal 3 yang menyatakan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersikap independen serta bebas dari intervensi kekuasaan, termasuk dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Sementara, pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi disebutkan; 'Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Wiranto seharusnya tidak boleh mencampuradukkan proses hukum dan politik, serta mengintervensi KPK untuk melaksanakan fungsinya. Apalagi hal yang dilakukan KPK justru mendorong pilkada yang berintergritas dan berkualitas. Sehingga seharusnya pemerintah melalui bapak Wiranto memberi dukungan kepada KPK, memberi jaminan bahwa proses demokrasi kita tidak akan tercemar.

Oleh karena itu Kami Indonesia hendak mengajukan petisi kepada Menkopolhukam Wiranto agar menghentikan intervensi kepada KPK dalam bentuk apapun juga. Melalui petisi ini pula, mari kita dukung KPK untuk menegakkan tugas dan wewenangnya, tanpa takut pada kekuatan apapun.

Sesuai dengan undang-undang yang melatari lahirnya KPK seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Intinya, penegakan hukum tak boleh dibatasi. Meskipun calon kepala daerah tersebut baru memasuki proses investigasi penyelidikan dan pemanggilan saksi-saksi. Meskipun diminta ada keadilan bagi peserta pilkada, masyarakat harus jadi yang terdepan mendapatkan keadilan demi mendapatkan kepala daerah yang bersih dari korupsi.

Kepada Menkopolhukam, Kami Meminta Hentikan Intervensi kepada KPK dan jaga KPK untuk mengangkap seluruh pejabat negeri yang terlibat korupsi. Jangan sekali-kali membatasi gerak KPK!

Target Petisi 1.000

#JauhkanIntervensiApapun kepadaKPK

#PetisiDukungKPK

#Butuh1.000TandaTangan

Tanda tangani petisi ini (17 orang Sudah menandatangani petisi ini)
LOGIN REQUIRED
  • Adam Junior 16-Mar-2018 15:48:26

    Saya Setuju, jangan ganggu KPK !

  • agung wijaksono 16-Mar-2018 15:59:19

    Saya menandatangani petisi ini karena saya setuju dengan artikel ini. kpk jangan terpengaruh dengan lelucon pemerintah.

  • FIRMAN MUSTAQIM 19-Mar-2018 11:37:12

    Saya menandatangani petisi ini sebagai bentuk support dukungan saya untuk KPK. KPK TERUS BUKA TABIR HIJAB PARA TIKUS-TIKUS ITU! JANGAN MUNDUR, KAMI BERSAMA TUHAN YANG KUASA SENANTIASA MENYERTAIMU!

  • Puti aulia mardiah 20-Mar-2018 12:35:50

    Saya menandatangani petisi ini karena saya ingin korupsi di negara ini di tindak tegas. Tidak peduli pangkat,Jabatan, atau kekuasaan..

  • Renaldi Priatna Putra 29-Mar-2018 20:39:41

    Saya tidak ingin memilih wakil rakyat yang sudah jelas bermasalah dan hanya membawa masalah bagi Indonesia

  • Imma Aprillia Rusmana 30-Mar-2018 05:02:50

    Saya menandatangani petisi ini karena saya rasa apa yang dilakukan pemerintah benar benar sangat tidak bisa dipahami.karena tindak pidana korupsi itu tidak ada hubungannya dengan berlangsungnya pilkada, bagaimanapun barang siapa yang korup maka harus di tindak lanjuti sekalipun dia adalah calon kandidat dalam Pilkada tersebut. Dan sebaiknya jika sudah di ketahui melakukan tindak pidana korupsi tidak selayaknya ikut Pilkada

  • HARDIANSYAH M. DEPPARINDING 07-Apr-2018 01:27:56

    Saya menandatangani petisi ini karena jangan sampai ada lagi kepala daerah terpilih yang ternyata koruptor.

  • Ghozali Nassrul Arif 10-Apr-2018 10:12:36

    Korupsi diindonesia harus jadi perhatian bersama. korupsi timbul bukan hanya karna ada kesempatan saja tetapi it juga sangat berkaitan dengn karakter seorang koruptor. untuk mewujudkan bangsa yang berintegritas harus dimulai dari karakter personal terlebih dahulu. untuk menyadarkan karakter bangsa harus ada penyadaran dr pihak² yg bekerja keras menghentikan korupsi. dlm hal ini KPK harus independent dan tdk boleh.mendapat intervensi dr pihak manapun.

  • Ghina Rahmi Sabrina 12-Apr-2018 20:31:56

    saya menandatangani petisi ini karena saya mendukung KPK dalam memberantas koruptor yang sangat merugikan bangsa ini. untuk apa kita memilih calon kepala daerah kalau ternyata dia merupakan seorang koruptor? lebih baik diumumkan terlebih dahulu daripada terlanjur terpilih menjadi kepala daerah

  • Muhamad Haris Kerta Negara 22-Apr-2018 17:27:27

    Saya menandatangani petisi ini karena sudah seharusnya kejujuran yg melibatkan masa depan suatu bangsa berdiri tegak dan kokoh.

  • Amdani Syam 21-May-2018 05:17:23

    Membenarkan agar TIDAK ADA siapapun yang boleh menahan, menghalangi dan menekan atau apapun itu kepada KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Rakyat membutuhkan transparansi atas kebijakan apapun direpublik ini, hukum harus tetap berjalan adil dan sebenar benarnya agar kiranya moment pilkada sebagai amanat bangsa kedepanya dapat menuai sebuah efektivitas pemimpin alergi terhadap korupsi.