Kami Indonesia

Tutup

Petisi : Perlukah Dukungan Kepada KPU agar Melarang Mantan Koruptor Nyaleg?

29-May-2018 216 1

Jakarta, Kami Indonesia - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ketika menjadi pembicara pada seminar motivasi Spirit of Indonesia di Manado minggu lalu mengatakan, korupsi telah menjadi penyebab rusaknya mental dan budaya di masyarakat. 

"Korupsi telah merusak mental dan budaya di masyarakat dan bangsa, " kata Abraham di Universitas Sam Ratulangi, Selasa (22/5/2018).

Abraham mengemukakan, fenomena korupsi juga terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan. Akibatnya potensi sumber daya alam tidak mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara maksimal. 

"Memprihatinkan karena negara ini kaya raya," kata Ketua KPK tahun 2011-2015 ini.

https://www.inews.id/news/read/130433/abraham-samad-korupsi-merusak-mental-dan-budaya-bangsa?sub_slug=nasional

Korupsi sebagai perusak budaya masyarakat kembali menguat, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan membuat aturan yang melarang mantan koruptor mencalonkan diri lagi alias nyaleg. Namun, pihak DPR menolak hal tersebut, dengan alasan koruptor sudah dipulihkan haknya setelah melalui hukuman penjara seperti halnya warga biasa.

Kalau menurut kalian anak muda, siapakah yang benar. Apakah yang dilakukan oleh KPU sudah benar, mantan koruptor layak dilarang memasuki arena pertarungan calon anggota dewan tidak hanya di DPD tapi juga DPR RI? atau penolakan oleh DPR sudah betul dan masuk akal?

Benar gak sih korupsi merusak mental dan budaya kita? Sehingga jika koruptor dibiarkan kembali mencalonkan diri akan merusak mental bangsa.

Bagi kalian yang mengisi petisi dan memberikan komentar terbaik akan mendapatkan merchandise berupa Kaos Kami Indonesia.

Kaos akan dikirimkan langsung ke alamat Anda. Eits, jangan lupa yah, jawaban mendukung aturan larangan nyaleg bagi mantan koruptor atau justru menolak. Tekan petisi dan berikan komentarmu, cepat sebelum petisi ditutup. Jika cukup 1.000 maka petisi ini akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk KPU RI.

 

Target Petisi 1.000

#DukungaturanKPUlarangKoruptorNyaleg

#BersihkanParlemen

#Korupsimerusakmental

#Seberapaburukkorupsi

#Butuh1.000TandaTangan

Tanda tangani petisi ini (5 orang Sudah menandatangani petisi ini)
LOGIN REQUIRED
  • M. Qori' Setiawan 29-May-2018 16:40:53

    Bagi saya korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga sulit untuk para pelakunya bisa benar2 tidak mengulangi kesalahannya ( korupsi ) oleh karena itu saya mendukung KPU agar Mantan Koruptor tidak di perkenankan Nyaleg baik Di DPD atau Di DPR RI. Jelas korupsi itu the Ordinary Crime .

  • Hertanto Kesatria Sembiring 30-May-2018 09:42:42

    Menurut saya memang perlu melarang para koruptor untuk nyaleg, karena ketika amanah yang sudah pernah diberikan kepadanya tidak dijalan dengan baik ,akan lebih baik jika kesempatan sebagai anggota legislatif atau lainnya diberikan kpd mereka yang tdk terjerat kasus korupsi. Bukan tdk percaya bahwa mereka sudah bertobat hanya sj biarlah mereka2 yg tdk terjerat kasus korupsi diberikan amanah. Agar jangan terulang kebusukan mereka. Karena kerika dipercaya oleh rakyat eh.... malah disia2kan.

  • Beatrix Hermina Tambuwun 30-May-2018 10:10:57

    Melihat rajuk yang diangkat, tentang perlukah KPU melarang koruptor Nyaleg. Tanggapan saya, yaa itu harus. Sebagaimana akibat yang telah dibuat oleh koruptor dimana daerah yang dipimpinnya rugi apalagi Negara Indonesia. Saat ini KPU sebaiknya menyoroti para Koruptor agar supaya tidak mencalonkan diririnya. Agar supaya tidak terjadi lagi penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Karena tidak menutup kemungkinan para pemimpin2 yang ada dinegara kita, yang mungkin belum tercium gelagat mereka, bisa berubah dan menjadi pemimpin yang bermartabat. Dan lebih pastinya untuk koruptor yang nyaleg, berikan sanksi yang berat saja, seperti tidak lolos berkas, atau harus bersih dari segala tindak kejahatan seperti penyelewengan dana dengan dibuktikan dari Surat Keterangan Kepolisian Daerah, atau tidak bisa mengikuti pencalonan dalam bentuk apapun. Sehingga generasi penerus bangsa nantinya tidak mencontoh hal yang dapat merugikan dan merusak nama daerah dan negaranya. Terima kasih.

  • kurniawan 31-May-2018 11:47:00

    perlu manget min, jangan biarkan koruptor merajalela di negri tercinta,

  • juna 04-Jun-2018 11:39:34

    sangat perlu sekali